KUALA LUMPUR, THE NUSANTARA POST- Senior politician Anwar Ibrahim has been officially sworn in as Prime Minister (PM) of Malaysia. Anwar Ibrahim has served as the 10th PM of Malaysia replacing PM Ismail Sabri Yaakob.
Quoted by TheNusantaara Post.com from The Star, Thursday (24/11/2022), Anwar’s inauguration as PM of Malaysia was held at the State Palace and in the presence of the King of Malaysia or Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
In the ceremony on Thursday (24/11) afternoon at the State Palace, Anwar was seen wearing a typical Malay dress or black Malay dress. In the presence of Sultan Abdullah, he read out the oath of office as Prime Minister of Malaysia. The Bernama news agency reported that Anwar took the oath of office as Malaysian PM at 17.06 local time.
“I, Anwar Ibrahim after being appointed to hold the post of Prime Minister, solemnly swear that I will honestly carry out the duties of my office with all my might and that I will devote my true allegiance to Malaysia,” said Anwar while reading his oath of office .
Sultan Abdullah appointed Anwar as the next PM of Malaysia on Thursday (24/11) afternoon local time. The appointment was announced by the Superintendent of the Royal Malaysian Household, Ahmad Fadil Shamsuddin.
The announcement was made after Sultan Abdullah held a special meeting with Malay kings. “Having finalized the views of the rulers of Malaysia, His Majesty gave his approval to appoint Datuk Seri Anwar Ibrahim (Member of Parliament for Tambun) as the 10th Prime Minister of Malaysia, in accordance with His Majesty’s authority stipulated in Article 40(2)(a) and Article 43 (2)(a) Federal Constitution,” said Malaysian Royal Household Superintendent Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin. Until finally a special meeting was held by the Malay Kings and Sultan Abdullah at the State Palace on Thursday (24/11) at around 11.00 local time. This special meeting allowed Sultan Abdullah to ask for views and opinions from the Malay Kings regarding the formation of a new government (TS/DC/MJ)
The appointment of prime minister by the King of Malaysia is governed by the Federal Constitution and is based on Malaysia’s long-standing unique constitutional monarchy system. It is known that Article 40 paragraph 2(a) and Article 43 paragraph 2(a) of the Federal Constitution of Malaysia provides for the authority of the King of Malaysia to appoint a Prime Minister who is believed to have majority support in parliament or the People’s Council.
Sultan Abdullah’s decision to appoint Anwar as Malaysia’s prime minister ended the political deadlock that had enveloped Malaysia for days since the elections were held last November 19. Neither party nor political coalition won an absolute majority gaining 112 seats out of a total of 222 parliamentary seats to form a new government.
The three main coalitions, namely Pakatan Harapan, Perikatan Nasional and Barisan Nasional won 82, 73 and 30 seats respectively, which led to the hanging parliament for the first time in Malaysia.
Parties and political coalitions failed to reach a consensus after the election results were released, plunging Malaysia into five days of limbo.
Until finally a special meeting was held by the Malay Kings and Sultan Abdullah at the State Palace on Thursday (24/11) at around 11.00 local time. This special meeting allowed Sultan Abdullah to ask for views and opinions from the Malay Kings regarding the formation of a new government (TS/DC/MJ)
……………………………………
Akhiri Kebuntuan Politik, Raja Tunjuk Anwar Ibrahim Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Malaysia
KUALA LUMPUR, THE NUSANTARA POST.COM- Politikus senior Anwar Ibrahim telah secara resmi dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia. Anwar Ibrahim menjabat sebagai PM ke-10 Malaysia menggantikan PM Ismail Sabri Yaakob.
Dikutip TheNusantaraPost.com dari The Star, Kamis (24/11/2022), pelantikan Anwar sebagai PM Malaysia digelar di Istana Negara dan di hadapan Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Dalam seremoni pada Kamis (24/11) sore di Istana Negara, Anwar tampak mengenakan pakaian khas Melayu atau Baju Melayu berwarna hitam. Di hadapan Sultan Abdullah, dia membacakan sumpah jabatan sebagai PM Malaysia. Kantor berita Bernama melaporkan pengambilan sumpah jabatan sebagai PM Malaysia diucapkan Anwar pukul 17.06 waktu setempat.
“Saya, Anwar Ibrahim setelah ditunjuk untuk memegang jabatan Perdana Menteri, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan jujur menjalankan tugas jabatan saya dengan segala upaya saya dan bahwa saya akan mengabdikan kesetiaan saya yang sejati kepada Malaysia,” ucap Anwar saat membaca sumpah jabatannya.
Anwar ditunjuk oleh Sultan Abdullah sebagai PM Malaysia selanjutnya pada Kamis (24/11) siang waktu setempat. Penunjukan itu diumumkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin.
Pengumuman itu disampaikan setelah Sultan Abdullah menggelar rapat khusus dengan Raja-raja Melayu. “Setelah menyempurnakan pandangan para penguasa Malaysia, Yang Mulia memberikan persetujuan untuk menunjuk Datuk Seri Anwar Ibrahim (anggota parlemen Tambun) sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia, sesuai dengan kewenangan Yang Mulia yang diatur dalam Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal,” demikian pernyataan Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Malaysia Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin.
Penunjukan PM oleh Raja Malaysia itu diatur dalam Konstitusi Federal dan didasarkan pada sistem monarki konstitusional unik yang dianut Malaysia sejak lama. Diketahui bahwa Pasal 40 ayat 2(a) dan Pasal 43 ayat 2(a) pada Konstitusi Federal Malaysia mengatur soal wewenang Raja Malaysia untuk menunjuk Perdana Menteri yang diyakini memiliki dukungan mayoritas dalam parlemen atau Dewan Rakyat.
Keputusan Sultan Abdullah menunjuk Anwar menjadi PM Malaysia ini mengakhiri kebuntuan politik yang menyelimuti Malaysia selama berhari-hari sejak pemilu digelar 19 November lalu. Tidak ada partai mau pun koalisi politik yang meraih mayoritas mutlak memperoleh 112 kursi dari total 222 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Tiga koalisi utama, yakni Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional mendapatkan masing-masing 82 kursi, 73 kursi dan 30 kursi, yang berujung pada parlemen gantung untuk pertama kalinya di Malaysia.
Partai-partai dan koalisi politik gagal mencapai konsensus setelah hasil pemilu dirilis, yang membawa Malaysia ke dalam ketidakpastian selama lima hari.
Hingga akhirnya rapat khusus digelar oleh Raja-raja Melayu dan Sultan Abdullah di Istana Negara pada Kamis (24/11) sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Rapat khusus itu memungkinkan Sultan Abdullah meminta pandangan dan pendapat dari para Raja Melayu soal pembentukan pemerintah baru (TS/DC/MJ/TNP)
